Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah

September 2, 2020 | Regulatory Updates


LATAR BELAKANG

Bahwa, sebelumnya ketentuan mengenai kewajiban pelaporan, keterbukaan informasi dan tata kelola emiten maupun perusahaan publik sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik berlaku sama tanpa membedakan kemampuan dan kondisi emiten atau perusahaan publik tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Juli 2020 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah (“POJK 43/2020”) yang pada intinya memberikan relaksasi atas kewajiban keterbukaan informasi dan tata Kelola perusahaan untuk emiten atau perusahaan publik dengan aset skala kecil dan menengah.

PENJELASAN UMUM

Emiten dengan aset skala kecil adalah emiten yang:

a. memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

b. tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pengendali suatu emiten atau perusahaan publik yang tidak termasuk kategori skala kecil atau menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

(selanjutnya disebut “Emiten Skala Kecil”)

Emiten dengan skala menengah adalah emiten yang:

a. memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

b. tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pengendali suatu emiten atau perusahaan publik yang tidak termasuk kategori skala kecil atau menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

(selanjutnya disebut “Emiten Skala Menengah”)

POJK 43/2020 ini hanya berlaku bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang nilai rata-rata kapitalisasi pasar selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan terakhir tidak lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan perusahaan publik yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun relaksasi yang diatur dalam POJK 43/2020 antara lain adalah sebagai berikut

A. Kewajiban menggunakan penilai dalam melakukan transaksi material dan transaksi afiliasi

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas yang melakukan transaksi material dan transaksi afiliasi tidak wajib menggunakan penilai, kecuali transaksi material dan transaksi afiliasi yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Adapun transaksi material dan transaksi afiliasi yang tidak wajib menggunakan penilai antara lain sebagai berikut:

1. transaksi material dan perubahan kegiatan usaha; dan

2. transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

B. Tata Kelola Perusahaan dan Keterbukaan Informasi

Sehubungan dengan kepengurusan untuk Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, relaksasi yang diberikan dalam POJK 43/2020 antara lain adalah sebagai berikut:

1. jumlah minimum Komisaris Independen yang menjabat, semula paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menjadi paling sedikit 1 (satu) Komisaris Independen;

2. Fungsi komite audit dapat dilaksanakan oleh Komisaris

Lebih lanjut, dalam hal terdapat anggota pengurus yang mengundurkan diri, emiten harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam kurun waktu tersebut, pengunduran pengurus yang bersangkutan menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota pengurus yang mengundurkan diri tanpa persetujuan RUPS tersebut wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam RUPS terdekat. Apabila seluruh atau sebagian anggota pengurus mengundurkan diri secara bersamaan atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) terdapat lebih dari 1 (satu) anggota pengurus yang mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dan tanggal pelaksanaan RUPS yang mengesahkan pengunduran diri tersebut, wajib dilakukan keterbukaan informasi dan menyampaikan informasi terkait kepada OJK.

C. Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pengumuman

Dalam menyajikan Informasi pada situs web, pengumuman atas Informasi atau Fakta Material dan Laporan Tahunan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah wajib paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia.

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang efeknya tercatat di bursa Efek wajib melakukan pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala, keterbukaan informasi dan pengumuman informasi atau fakta material melalui situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan situs Web bursa Efek. Sedangkan Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang efeknya tidak tercatat di bursa Efek wajib melakukan pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala, keterbukaan informasi dan pengumuman informasi atau fakta material melalui situs web milik Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah serta surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau melalui situs web yang disediakan OJK.

D. Perubahan Kriteria Emiten

Emiten yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi emiten biasa dan pemenuhan kewajiban tersebut harus dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak:

1. tanggal laporan keuangan tahunan yang diaudit yang emiten tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; atau

2. tanggal pengumuman pengambilalihan perusahaan terbuka oleh pengendali baru yang mengakibatkan emiten tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

***