Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 20/Pojk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk

September 8, 2020 | Regulatory Updates


Latar Belakang

Pada tanggal 23 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK20/2020”) yang mencabut dan menggantikan Peraturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. Kep-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang beserta Peraturan No. VI.C.4 yang merupakan lampirannya (“Peraturan VI.C.4”).

Berikut di bawah ini adalah ringkasan ketentuan-ketentuan pokok POJK 20/2020:

No.

Ketentuan

Perubahan

1.

Lingkup penelaahan (due dilligence) terhadap Emiten

Ketentuan mengenai lingkup penelahaan sebagaimana diatur pada Peraturan VI.C.4 dinyatakan kembali pada POJK 20/2020. Namun terdapat ketentuan tambahan agar lingkup penelaahan tersebut di atas juga meliputi aset yang dijadikan dasar penerbitan Sukuk.

2.

Klausul dalam Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“Kontrak”)

Ketentuan mengenai klausul minimum yang harus dinyatakan dalam Kontrak berdasarkan Peraturan VI.C.4 dinyatakan kembali pada POJK 20/2020. Namun terdapat penambahan agar Kontrak juga memuat klausul mengenai keadaan kahar.

3.

Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan VI.C.4, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan antara lain karena pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.

Ketentuan ini diperluas pada POJK 20/2020 dimana Wali Amanat dapat diganti jika tidak memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.

Bagi hasil, marjin dan imbal jasa

Peraturan VI.C.4 tidak mencakup ketentuan mengenai pembayaran bagi hasil, marjin dan imbal jasa melainkan hanya pembayaran bunga. Ketentuan mengenai pembayaran bunga tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Agen Pembayaran wajib memberitahukan jumlah bunga yang harus dibayar kepada Emiten;

b. Agen Pembayaran wajib melaksanakan pembayaran bunga sesuai ketentuan Kontrak;

c. Apabila Emiten melakukan penyisihan dana untuk pembayaran bunga, maka jumlah yang harus disisihkan dan/atau perbandingan jumlah dengan utang pokok atau bunga harus dinyatakan pada Kontrak;

d. Kontrak harus memuat ketentuan yang paling sedikit mengenai sifat dan besarnya tingkat bunga, jadwal pembayaran, perhitungan, dan tata cara pembayaran bunga;

e. Emiten dapat dianggap lalai apabila gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga.

Pada POJK 20/2020, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bunga sebagaimana diatur pada Peraturan VI.C.4 turut berlaku terhadap pembayaran bagi hasil, marjin dan imbal jasa.

5.

Berakhirnya tugas Wali Amanat

Ketentuan mengenai berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat sebagaimana diatur pada Peraturan VI.C.4 dinyatakan kembali pada POJK 20/2020. Namun terdapat penambahan ketentuan dimana tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat dapat berakhir ketika efek bersifat utang dan/atau sukuk telah dikonversi seluruhnya menjadi saham.

Penambahan atas ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodir efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dapat dikonversi yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan VI.C.4.

6.

Perubahan Penggunaan Dana

Berdasarkan Peraturan VI.C.4, perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum efek bersifat utang wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah dilaporkan kepada OJK dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“Rapat”).

Pada POJK 20/2020 ketentuan ini dicabut sehingga Emiten dapat mengubah penggunaan dana dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan memperoleh persetujuan Rapat tanpa memohonkan persetujuan Wali Amanat terlebih dahulu.

7.

Kuorum Rapat

Berdasarkan Peraturan VI.C.4, Rapat dapat dilaksanakan sampai dengan 3 kali. Namun pada POJK 20/2020, Rapat ke-4 dapat diadakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat apabila kuorum kehadiran pada Rapat ke-3 tidak tercapai.

***